Selasa, 23 Oktober 2018

Inilah Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR akhirnya menemui titik temu yang menggembirakan, pasalnya target realisasi sejuta rumah sudah mencapai angka 1,1 juta unit. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah menargetkan realisasi program kerjanya yakni sejuta rumah yang mampu mencapai angka 1,1 juta unit rumah. hal ini berarti, merupakan pencapaian pertama kalinya semenjak tahun 2015 yang mencapai target.
Sejuta Rumah
Sejuta Rumah

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah menyebut bahwa target rumah tersebut bisa tercapai dikarenakan semua pihak yang berkepentingan ikut bekerjasama dalam memahami target yang harus dicapai. Khalawi juga mengatakan bahwa diperkirakan pada akhir Desember 2018 bisa mencapai 1,1 juta unit rumah. Di sisi lain, Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat juga telah memiliki cadangan sebanyak 120 ribu rumah yang dibangun dengan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Dirinya juga mengatakan bahwa dalam 3 tahun terkahir ini saja target 1 juta rumah tidak dapat tercapai dikarenakan adanya beberapa kendala yakni harga tanah yang tinggi di kota - kota besar, regulasi yang terjadi, hingga biaya - biaya lainnya.

Grup Bakrie Menang Lelang Blok Banyumas

Grup Bakrie akhirnya memenangkan lelang Blok Banyumas, yang artinya PT Minarak Brantas Gas afiliasi Grup Bakrie akan segera memproduksi minyak dan gas yang sebelumnya dilelang pada bulan Agustus dan baru saja diumumkan pada hari senin 22 oktober 2018 lalu.
Blok Banyumas
Blok Banyumas

Faruq Adi Nugroho, Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc menyatakan bahwa setalah pihaknya memenangkan survey tersebut, pihak korporasi akan segera melakukan survei seismik guna mengetahui besaran potensi cadangan minyak dan juga gas bumi di dalamnya. Faruq mengatakan bahwa akan melakukan uji seismik sebentar dan akan segera memproduksi migas setelahnya.

Seperti yang sudah dikethaui, PT Lapindo Brantas Inc memiliki anak usaha yang bernama PT Minarak Brantas Gas. Sementara itu, Lapindo Brantas juga telah berbahagia karena mendapatkan ijin perpanjangan blok brantas yang berlokasi di Jawa Timur tersebut. Sedangkan Blok Banyumas akan dikelola oleh PT MInarak Brantas Gas yang memiliki komitmen pasti selama 3 tahun pertamanya sebesar 4 juta dolar amerika serikat. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan survei G&G (geologi dan geofisika) dan juga pengeboran satu sumur eksplorasi dengan catatan bonus kontrak sebesar 500 ribu dolar AMerika Serikat.

Produksi Gas 2017 Menurun

Produksi Gas Dalam Negeri dikabarkan tengah mengalami penurunan pada tahun 2017 lalu dan ini merupakan penurunan dengan titik terendah. Selama tujuh tahun terakhir, produksi gas bumi nasional tahun 2017 merupakan produksi dengan titik terendah.
Produksi Gas
Produksi Gas

Hal ini dirujuk dari hasil kajian BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy edisi yang ke 67. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa produksi gas nasional tahun 2017 hanya tercatat sebesar 58,4 juta toe (tonnes oil equivalent. Yang artinya kinerja ini turun sebanyak 3,6% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu mencapai 60,8 juta tonnes oil equivalent.

Dan jika dilihat jauh kebelakang maka produksi gas alam tanah air pernah mencapai titik yang tertinggi sepanjang 7 tahun terakhir yakni terjadi pada tahun 2010 dengan pencapaian produksi sebesar 74,8 juta tonnes oil equivalent. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sehingga produksi gas alam menjadi 71,1 juta tonnes oil equivalent. Dan kembali mengalami penurunan pada thaun 2012 sehingg menjadi 67,3 juta tonnes oil equivalent .

Inilah Kasus Suap PLTU Riau 1

Kasus Suap PLTU Riau 1 yang menyeret Eni Saragih semakin menemukan titik terang. pasalnya, Eni Saragih akhirnya membuka suara terkait aliran dana sebesar 2 miliar rupiah tersebut. Tersangka kasus suap PLTU Riau 1 Eni Maulana Saragih membuka mulutnya kepada KPK (komisi pemberantasan korupsi) terkait bukti aliran dana kasus suap proyek tersebut. Meskipun demikian, beberapa pejabat elit partai Golongan Karya menyangkal terhadap aliran dana yang kabarnya masuk kedalam dana Partai Golongan Karya.
PLTU Riau 1
PLTU Riau 1

Dalam pemanggilan KPK, Eni saragih mengaku penyidik hanya memeriksa kelengkapan berkas - berkas perkara terkait dengan kasus dugaan suap PLTU Riau 1. Nantinya, pemeriksaan tahap kedua akan dilakukan selambatnya tanggal 14 November 2018 mendatang.

Eni Saragih mengaku pasrah terkait statusnya sebagai tersangka karena ini wewnang KPK, dan dirinya juga mengaku telah memberikan bukti bahwa aliran dana sebesar 2 miliar rupiah tersebut mengalir untuk Partai Golongan Karya. Menurut Eni Saragih, aliran dana tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan pra Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) dan juga sejumlah kegiatan partai golongan karya.

Kamis, 18 Oktober 2018

Berita Terkini : Sejumlah Tol Siap Diresmikan

Berita Terkini mengenai perkembangan sejumlah tol yang dibangun Presiden Joko Widodo atau yg biasa disebut Tol Jokowi telah banyak yang sudah beroperasi. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan sejumlah jalan tol, yakni tiga ruas jalan tol pada Oktober 2018 sekarang ini.
Berita Terkini
Berita Terkini

Adapun tigas ruas tol tersebut adalah tol solo-ngawi seksi sragen - ngawi, tol pejagan-pemalang seksi III dan Seksi IV, dan tol Bogor-ciawi-sukabumi atau Bocimi seksi ciawi-gombong.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR Indonesia mengatakan bahwa dalam pembangunan ketiga ruas tol tersebut pihaknya telah menyelesaikan tol dengan panjang 104 kilometer tersebut. Basuki juga mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu jadwal dari Presiden Joko Widodo untuk meresmikan jalan tol tersebut. Menteri PUPR juga mengatakan bahwa ketiga ruas tol tersebut adalah bagian dari total 13 tol yang akan selesai pengenrjaannya tahun ini. Jadi, seluruh ruas tol itu selesai maka panjangnya tol baru yang dapat dioperasikan tersebut bisa mencapai 468 kilo meter.

Berita Ekonomi Nasional Dikejutkan Suap Meikarta

Gejolak ekonomi Indonesia saat ini dikejutkan dengan skandal terungkapnya kasus suap Meikarta. Dirujuk dari Berita Ekonomi Nasional, pada awalnya rencana lippo grup untuk membangun Megaproyek Meikarta diatas lahan yang memiliki luas 500 hektar di wilayah Cikarang, Jawa Barat ini sempat memiliki ancaman untuk tidak dapat melanjutkan proyek tersebut.
Berita Ekonomi
Berita Ekonomi

Namun akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan ijin pembangunan hanya seluas 84,6 hektar saja pada bulan Maret 2018 lalu. Ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk pembangunan Megaproyek tersebut.

Nampaknya, proses perijinan yang hanya dapat diurus pada Pemprov Jabar tidak menyurutkan upaya lippo grup untuk meloloskan perijinan proyek yang memiliki nilai sampai dengan 278 triliun rupiah tersebut. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan lippo grup yang memilih opsi jalan pintas telah diendus dan dihentikan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi). KPK mampu membongkar skandal dugaan suap yang dilakukan oleh Grup Lippo untuk memuluskan izin pembangunan diatas tanah seluas 774 hektar tersebut. Adapun pejabat daerah yang terlibat adalah Bupati Kab. Bekasi NeneNg Hasanah Yasin yang bersama empat pejabat tinggi pemerintahan Kab. bekasi menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari total 13 miliar yang akan diterimanya.

Berita Bisnis : Gas Bumi Dominasi Domestik

Berita Bisnis Nasional hari ini diisi dengan isu penyaluran gas bumi yang dalam penggunannya masih untuk penggunaan domestik. Slama kuartal III tahun 2019 nanti, penyaluran gas bumi akan didominasi untuk keperluan konsumsi dalam negeri. hal ini seiring dengan cita - cita pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik.
Berita Bisnis
Berita Bisnis

Wisnu Prabawa Taher, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa pada bulan september 2018 distribusi gas telah mencapai 6.412 MMscfd. Sedangkan dari distribusi tersebut, ada 5 Kontraktor dengan sumabnagn gas alam terbesar yaitu BP Tangguh, Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Mahakam, Eni Muara Bakau, dan juga ConocoPhillips Grissik.

Wisnu mengatakan pada hari Rabu 17 Oktober 2018, bahwa dari 6.412 MMscfd tersebut ada sekitar 59% didistribusikan kedalam pasar dalam negeri, dan mereka akan mengupayakan penyerapan oleh pasar domestik bisa lebih optimal lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan energi primer Nasional.

Katadata : Target BBM Belum Tercapai

Pengembangan wacana program BBM atau bahan bakar minyak nasional yang satu harga sampai saat ini masih saja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Merujuk pada informasi dari Katadata, bahwa hingga saat ini, sampai dengan penghujung tahun 2018 masoh ada sisa 3 bulan lagi untuk menyelesaikan target yang telat ditetapkan tersebut.
Katadata

BPH Migas (badan pengatur hulir minyak dan gas bumi) juga menyatakan bahwa semenjak tahun 2017 hingga tanggal 14 oktober 2018 saat ini sudah ada sekitar 94 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang telah menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Sejumlah SPBU diantaranya ada 77 SPBU yang sudah diresmikan dan telah beroperasi penuh. sisanya adalah SPBU yang juga sudah berjalan namun masih belum diresmikan. Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa sudah ada 94 SPBU dari total 130 SPBU di tahun 2018 ini yang sudah tercapai, yakni sekitar 72% dari target SPBU yang menerapkan Harga BBM satu harga.